Halorakyat.id — Pemerintah secara resmi memutuskan untuk memperpanjang dan menyesuaikan masa penahapan kewajiban bersertifikat halal di Indonesia dari yang semula dijadwalkan pada 18 Oktober 2026 menjadi Oktober 2028. Langkah strategis tersebut diambil setelah mempertimbangkan kesiapan menyeluruh dari ekosistem halal nasional serta menyerap berbagai aspirasi yang disampaikan oleh asosiasi dunia usaha dan kalangan industri.
Keputusan perpanjangan tenggat waktu ini diresmikan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. Sebelumnya, ketentuan mengenai masa penahapan kewajiban sertifikasi produk diatur secara ketat dalam PP Nomor 42 Tahun 2024 dengan batas akhir awal pada pertengahan Oktober 2026.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan bahwa relaksasi waktu ini bertujuan memberikan ruang adaptasi yang memadai bagi seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah menyadari perlunya penguatan kelembagaan, infrastruktur pendukung, dan kesiapan operasional para pelaku usaha sebelum ketentuan mandatori diterapkan secara menyeluruh.
“Berdasarkan hasil evaluasi dan masukan dari asosiasi dunia usaha dan industri, pemerintah memandang perlu melakukan penyesuaian masa penahapan untuk memberikan ruang yang memadai bagi penguatan ekosistem dan kesiapan seluruh pihak yang terlibat,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso.
Melalui perubahan regulasi tersebut, jadwal pemenuhan sertifikasi halal kini mengalami pergeseran pada sejumlah sektor penting. Penyesuaian ini menyasar ketentuan Pasal 160, di mana kewajiban memiliki sertifikat halal bagi produk jasa untuk makanan, minuman, dan hasil sembelihan—di luar jasa penyembelihan—kini ditetapkan baru akan dimulai pada 18 Oktober 2028 mendatang.
Bagi sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK), pemerintah juga memberikan kelonggaran waktu yang signifikan guna menghindari hambatan rantai pasok dan beban operasional pelaku usaha kecil. Masa penahapan sertifikasi halal untuk kelompok UMK pada komoditas makanan, minuman, hasil sembelihan, serta jasa penyembelihan secara resmi diperpanjang batas akhirnya hingga 17 Oktober 2028.
Ketentuan relaksasi penahapan ini tidak hanya menyasar pelaku usaha di tingkat domestik, melainkan juga mencakup arus peredaran barang dari pasar internasional. Dalam penyesuaian Pasal 160 ayat (3), kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan yang berasal dari luar negeri dijadwalkan berlaku mulai 18 Oktober 2028. Tenggat baru tersebut diberikan untuk memperhitungkan waktu penyelesaian kerja sama pengakuan timbal balik atau mutual recognition agreement terkait sertifikat halal dengan berbagai negara mitra dagang.
Selain sektor pangan, kelompok produk lain yang sebelumnya ditargetkan tuntas penahapannya pada 2026 turut memperoleh penyesuaian batas waktu melalui perubahan Pasal 161 huruf a, d, e, f, dan g. Produk-produk yang masuk dalam cakupan ini antara lain obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetik, serta sejumlah kategori barang gunaan, yang kini seluruhnya memiliki batas akhir penahapan hingga 17 Oktober 2028.
Sejalan dengan revisi aturan tingkat pemerintah tersebut, otoritas terkait akan menyelaraskan berbagai ketentuan turunan operasional agar selaras dengan perubahan PP Nomor 42 Tahun 2024. Sebagai bagian dari restrukturisasi regulasi teknis, pemerintah juga resmi mencabut Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Nomor 4 Tahun 2026 mengenai Pemastian Kesesuaian Produk Halal Luar Negeri yang Masuk ke Wilayah Indonesia.
“Pemerintah tetap menegaskan komitmennya terhadap Jaminan Produk Halal sekaligus memastikan implementasinya dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan tingkat kesiapan ekosistem,” tegas Susiwijono.
Langkah penyesuaian jadwal ini pada akhirnya diproyeksikan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan konsumen Muslim dengan keberlangsungan aktivitas ekonomi para pelaku usaha. Kebijakan ini diharapkan memberikan kepastian berusaha, mencegah terjadinya disrupsi dalam kelancaran sistem perdagangan, serta secara berkelanjutan memperkuat daya saing ekosistem industri halal Indonesia di kancah global.
