Halorakyat.id — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kini menghadapi tantangan untuk merealisasikan sisa target penerimaan pajak sebesar Rp750 triliun hingga akhir tahun 2026. Angka tersebut merupakan selisih yang harus dipenuhi agar total setoran pajak dapat mencapai target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp2.357 triliun.
Hingga periode 30 September 2026, DJP mencatat realisasi penerimaan pajak telah mencapai Rp1.607 triliun atau setara dengan 68,2% dari target tahunan. Meski masih menyisakan angka yang cukup besar, pemerintah mengklaim terdapat pertumbuhan kumulatif sebesar 24,1% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yang menjadi modal optimisme untuk mengejar target di sisa waktu tiga bulan terakhir.
“Realisasi penerimaan sampai 30 September 2026, seperti yang disampaikan Pak Menkeu, kita bertumbuh akumulasi 24,1% dan sisa penerimaan ke depan yang masih harus kami emban sesuai dengan target itu sekitar Rp750 triliun,” ujar Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto.
Untuk menutup celah penerimaan tersebut, DJP telah menyiapkan strategi komprehensif yang berfokus pada optimalisasi data perpajakan. Langkah ini mencakup penguatan pengawasan, pemeriksaan intensif, hingga penegakan hukum yang lebih tegas bagi wajib pajak. Pemerintah juga berupaya menggali potensi penerimaan yang selama ini belum tergarap secara maksimal di berbagai sektor usaha.
Strategi pendukung lainnya melibatkan penguatan kebijakan perpajakan baru, termasuk pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri dan penerapan pajak penghasilan (PPh) melalui platform marketplace. Selain itu, pemerintah juga menerapkan kebijakan pengurangan sanksi perpajakan sebagai stimulus untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sebelum tahun anggaran berakhir.
DJP juga akan memfokuskan pengawasan pada sektor-sektor yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi cukup kuat sepanjang tahun 2026. Beberapa sektor utama yang menjadi perhatian meliputi perdagangan, industri pengolahan, pertambangan, serta sektor transportasi dan pergudangan. Aktivitas ekonomi dalam sektor jasa perusahaan, termasuk konsultasi manajemen, juga dipantau ketat untuk memastikan kontribusi pajak yang optimal.
Lebih terperinci, pengawasan khusus turut diarahkan pada sub-sektor yang memiliki mobilitas tinggi seperti perdagangan daring, perdagangan bahan bakar minyak (BBM), industri logam dasar, serta industri minyak sawit mentah (CPO). Sektor pertambangan minyak dan gas bumi (migas), konstruksi, dan real estate juga masuk dalam radar DJP guna memastikan seluruh potensi penerimaan dapat terserap ke kas negara.
Upaya intensifikasi ini dilakukan dengan memanfaatkan integrasi data perpajakan yang telah dikumpulkan sepanjang tahun. Dengan mengoptimalkan seluruh instrumen yang ada, otoritas pajak berharap dapat mengamankan target penerimaan negara yang telah dipatok dalam APBN 2026 di tengah dinamika ekonomi global yang menuntut kehati-hatian dalam kebijakan fiskal nasional.
