Halorakyat.id — Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) yang baru. Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (01/10) sekitar pukul 14.45 WIB. Suyudi Ario Seto menggantikan posisi Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang telah menjabat sejak Januari 2021.
Pergantian kepemimpinan di tubuh Polri ini terjadi setelah melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI serta disetujui dalam rapat paripurna DPR. Sebelumnya, Presiden Prabowo telah mengirimkan surat presiden kepada DPR mengenai usulan pemberhentian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan pengangkatan Komjen Suyudi Ario Seto sebagai penggantinya. Seluruh fraksi di DPR secara aklamasi menyetujui usulan tersebut dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani.
Dalam uji kelayakan yang berlangsung selama 30 menit, Suyudi Ario Seto memaparkan visi kepemimpinannya dengan mengusung doktrin “polisi bersama masyarakat”. Ia menekankan bahwa masyarakat harus menjadi pusat orientasi dalam setiap pelaksanaan tugas kepolisian. Ia juga menegaskan bahwa Polri tidak akan mengambil alih fungsi kementerian atau lembaga lain, melainkan fokus pada pemeliharaan keamanan dan penegakan hukum.
“Tema yang saya usung adalah polisi bersama masyarakat sebagai doktrin kepemimpinan dan transformasi yang menempatkan masyarakat sebagai pusat orientasi tugas kepolisian,” ujar Komjen Pol Suyudi Ario Seto.
Mantan Kepala BNN ini menambahkan bahwa keamanan harus dipahami sebagai kondisi yang memungkinkan rakyat untuk beraktivitas, belajar, beribadah, dan berinovasi dengan rasa aman. Terkait penanganan kejahatan, Suyudi menyatakan bahwa setiap tindakan hukum harus berada dalam koridor yang sah, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga menyoroti pentingnya profesionalisme dalam menangani setiap laporan masyarakat tanpa harus menunggu kasus tersebut menjadi viral terlebih dahulu.
Terkait dengan evaluasi kinerja Polri di masa depan, Suyudi menyatakan bahwa hasil survei publik akan dijadikan bahan perbaikan kualitas pelayanan. Ia berkomitmen untuk membenahi sektor penyelidikan, penyidikan, serta integritas anggota agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian tetap terjaga. Kerjasama internasional juga akan ditingkatkan melalui pertukaran informasi, digital forensik, dan pelacakan aset tindak pidana.
Sebelum resmi diberhentikan, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sempat mendampingi Presiden Prabowo dalam upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya, Jakarta Timur, pada Kamis pagi. Dalam kesempatan tersebut, Listyo Sigit tampak berbincang dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di sela-sela agenda kenegaraan. Setelah serah terima jabatan, Listyo Sigit dikabarkan akan mengemban amanah baru sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) menggantikan Dudung Abdurachman.
Terkait penunjukan barunya tersebut, Listyo Sigit menyampaikan harapannya agar transisi jabatan ini berjalan dengan lancar. Ia menyatakan bahwa informasi mengenai penunjukannya sebagai KSP sudah ia terima dan kini tinggal menunggu proses pelantikan secara resmi. Pergantian ini menandai babak baru dalam struktur keamanan negara di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menaruh perhatian besar pada transformasi di tubuh kepolisian.
Sosok Suyudi Ario Seto sendiri bukanlah orang baru di jajaran kepolisian. Pria kelahiran Pandeglang, 14 Juli 1973 ini merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1994 yang memiliki rekam jejak panjang di bidang reserse dan kewilayahan. Pengalaman kariernya mencakup berbagai jabatan strategis, termasuk perannya sebagai Kepala BNN sebelum akhirnya dipercaya memimpin institusi Polri. Harapan besar kini disematkan kepada Suyudi untuk membawa Polri menjadi institusi yang lebih dekat dengan rakyat dan responsif terhadap perkembangan tantangan keamanan nasional.
Proses pelantikan ini sekaligus mengakhiri masa jabatan Listyo Sigit yang seharusnya berakhir pada 2029. Meski demikian, transisi kepemimpinan ini dipastikan tidak mengganggu operasional kepolisian di lapangan. Seluruh jajaran Polri diinstruksikan untuk tetap menjalankan tugas pokok menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan doktrin kepemimpinan baru yang berorientasi pada perlindungan warga negara.
