Halorakyat.id — Kejaksaan Agung (Kejagung) secara resmi menyita sejumlah aset bernilai fantastis sebagai bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN). Penyitaan ini dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi kuat penyimpangan dalam pengadaan fasilitas pendukung program yang menyeret sejumlah pejabat serta pihak swasta.
Aset yang diamankan oleh tim penyidik mencakup uang tunai sebesar Rp 24,9 miliar, satu unit pesawat jenis Textron Aviation, satu unit helikopter Bell 505, serta sejumlah kendaraan mewah seperti Lexus LM500 tahun 2025 dan beberapa unit kendaraan bermerek Hino serta BYD. Selain aset fisik, penyidik juga mengamankan 89 dokumen penting dan lima unit telepon genggam yang diduga menjadi alat bukti utama dalam praktik rasuah tersebut.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supri Supriatna, mengungkapkan bahwa kasus ini melibatkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bernama Kolonel Budi Utomo bersama empat tersangka dari sektor swasta. Para tersangka dari pihak swasta yang telah ditetapkan adalah Andri Mulyono selaku Komisaris PT YAT, YY selaku Direktur PT YAT, AA selaku Direktur PT ASE, dan GB selaku Direktur PT ASE.
“Dari penelusuran aset penyidik telah melakukan penyitaan, penggeledahan penyitaan, ada kurang lebih 5 unit handphone, terus 89 dokumen, dan uang yang telah disita Rp 24,970 miliar, dan benda atau asetnya yaitu satu unit pesawat Textron Aviation, satu unit helikopter Bell 505, satu unit kendaraan Hino, dua unit kendaraan BYD, satu unit kendaraan BYD Dolphin, dan satu unit Lexus LM500 tahun 2025,” tegas Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna.
Modus operandi yang dijalankan oleh para tersangka diduga melibatkan rekayasa dalam proses pengadaan motor listrik. Budi Utomo, yang menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN, diduga bersekongkol dengan pihak swasta untuk mengatur pemenang tender, menentukan spesifikasi teknis, hingga menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) agar PT YAT dapat memenangkan proyek tersebut.
Tidak hanya melakukan rekayasa tender, para tersangka juga diduga memanipulasi laporan realisasi pengadaan. Berdasarkan data awal, target pengadaan ditetapkan sebanyak 25.644 unit, namun kemudian direvisi menjadi 21.000 unit. Tragisnya, hingga Maret 2026, realisasi fisik hanya mencapai 2.117 unit, sementara dalam laporan resmi disebutkan seolah-olah pengadaan telah rampung sebanyak 21.800 unit.
Hingga saat ini, Kejagung telah menetapkan total 11 orang sebagai tersangka dalam perkara korupsi di Badan Gizi Nasional yang mencakup periode anggaran 2025-2026. Para tersangka terdiri dari mantan petinggi BGN hingga para pimpinan perusahaan penyedia motor listrik yang terlibat dalam kontrak tersebut.
Penyidik kini terus mendalami adanya indikasi penyimpangan lain dalam tata kelola program MBG secara menyeluruh. Selain pengadaan motor listrik, ditemukan pula dugaan afiliasi antara tersangka dengan yayasan pengelola Satuan Pelayanan Gizi (SPPG), serta dugaan mark-up atau penggelembungan harga pada pengadaan barang lainnya seperti sepatu, tablet, dan televisi yang digunakan dalam operasional program pemerintah tersebut.
Proses penyidikan masih akan terus berlanjut dengan memeriksa saksi-saksi tambahan dan menelusuri aliran dana yang diduga masuk ke kantong pribadi para tersangka. Kejagung berkomitmen untuk menuntaskan perkara ini demi menjaga integritas program nasional yang bertujuan memberikan asupan gizi bagi masyarakat luas dari segala bentuk tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.
