Halorakyat.id — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menginstruksikan seluruh jajaran di pemerintah provinsi hingga pihak sekolah di wilayahnya untuk menurunkan foto Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Langkah tersebut diambil menyusul adanya pemberitahuan resmi bahwa posisi kursi Wakil Presiden RI secara hukum telah dinyatakan kosong.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Bobby Nasution saat ditemui di Pangkalan Udara (Lanud) Soewondo, Kota Medan, pada Senin (16/11/2026). Ia menegaskan bahwa kebijakan pencopotan foto kenegaraan tersebut mengacu pada keputusan resmi yang telah disampaikan oleh pimpinan lembaga tinggi negara.

“Sudah disampaikan sama Pak Ketua MPR kemarin di tanggal setelah Pak Wapres kemarin melaksanakan pengunduran diri, sudah disampaikan jabatan wapres hari ini sudah kosong,” kata Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.

Bobby menjelaskan bahwa Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Ahmad Muzani sebelumnya telah memberitahukan secara resmi mengenai kekosongan jabatan wakil presiden tersebut. Hal itu terjadi bertepatan setelah proses pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden secara legal diselesaikan.

Untuk menindaklanjuti arahan itu, Bobby telah berkoordinasi secara teknis dengan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Timur Tumanggor. Koordinasi ini dilakukan agar instruksi penataan ulang foto kenegaraan di ruang-ruang publik dan instansi pemerintah dapat berjalan serentak dan tertib.

Pencopotan foto mantan Wakil Presiden ini tidak hanya berlaku di gedung-gedung kantor pemerintahan provinsi maupun daerah kabupaten dan kota setempat. Kebijakan ini juga diinstruksikan hingga ke tingkat satuan pendidikan atau sekolah-sekolah di seluruh wilayah Sumatera Utara.

Langkah penyesuaian foto kenegaraan di perkantoran pemerintah serta lembaga pendidikan memang merupakan prosedur standar protokol negara apabila terjadi perubahan atau kekosongan dalam struktur kepemimpinan nasional. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga kesesuaian tata kelola kenegaraan di tingkat daerah.

Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus memantau proses penarikan foto resmi tersebut di seluruh instansi. Pihak pemprov memastikan proses pengosongan bingkai foto jabatan wakil presiden dilakukan secara bertahap sambil menunggu petunjuk resmi berikutnya dari pemerintah pusat.