Halorakyat.id — Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberikan peringatan keras terkait rencana peluncuran operasi militer berskala besar di wilayah Tepi Barat dalam waktu dekat. Ancaman tersebut disampaikan menyusul insiden serangan oleh pria bersenjata Palestina yang menewaskan dua tentara Israel dan melukai tiga lainnya di sebuah pos pemeriksaan di wilayah Tepi Barat bagian selatan.
Peristiwa penyerangan ini terjadi hanya beberapa hari menjelang penyelenggaraan pemilihan umum di Israel, di mana posisi politik Netanyahu saat ini tengah menghadapi persaingan yang cukup ketat. Dalam kunjungannya ke Hebron pascaserangan tersebut, Netanyahu menegaskan bahwa pasukan Israel tidak akan tinggal diam dan segera mengambil tindakan tegas untuk memulihkan keamanan di kawasan yang dianggap sebagai basis ancaman tersebut.
“Kami akan mengevakuasi penduduk, menyisir dari rumah ke rumah, menyita seluruh senjata yang ada, serta menghancurkan seluruh infrastruktur teroris di sana,” tegas Benjamin Netanyahu.
Dalam keterangannya, Netanyahu mengungkapkan bahwa dirinya bersama Menteri Pertahanan Israel sedang mempertimbangkan operasi militer skala luas di Yudea dan Samaria yang intensitasnya belum pernah dilakukan sejak Perang Enam Hari tahun 1967. Pihak militer Israel atau IDF dilaporkan telah siap menjalankan misi tersebut dan kini hanya menunggu waktu yang tepat untuk eksekusi lapangan.
Operasi ini direncanakan akan mengadopsi model yang sebelumnya diterapkan di kamp-kamp pengungsi wilayah utara Tepi Barat. Berdasarkan data kantor hak asasi manusia PBB, operasi militer besar yang dikenal dengan sandi Tembok Besi atau Iron Wall yang dimulai sejak Januari 2025 telah menyebabkan puluhan ribu warga sipil terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka demi keamanan.
Hingga Juli tahun ini, laporan PBB mencatat sebanyak 33.362 pengungsi Palestina dari tiga kamp utama belum diizinkan kembali ke rumah masing-masing. Militer Israel hingga kini masih terus bercokol di kamp pengungsi Jenin dan dua kamp lainnya di Tulkarem, yang sebelumnya sempat menjadi titik konsentrasi kelompok militan bersenjata yang menentang pendudukan di wilayah tersebut.
Pola yang diterapkan di Jenin dan Tulkarem melibatkan penghancuran puluhan rumah di kawasan padat penduduk untuk membuka akses bagi kendaraan lapis baja dan pasukan darat Israel. Selain itu, militer dilaporkan sering menggunakan rumah-rumah penduduk sebagai pusat operasional sementara selama operasi berlangsung, sebuah taktik yang direncanakan akan diperluas ke wilayah Hebron.
Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, juga memberikan konfirmasi serupa melalui platform media sosial X. Ia menyatakan bahwa setiap lingkungan berbasis klan di Hebron, yang dianggap sebagai tempat asal para pelaku serangan, akan dikosongkan dari penduduknya. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi sistematis pemerintah Israel untuk membongkar infrastruktur perlawanan yang berbasis pada pengaruh klan-klan besar di wilayah tersebut.
Di sisi lain, situasi keamanan di Tepi Barat terus memanas seiring dengan meningkatnya frekuensi baku tembak antara tentara Israel dan kelompok bersenjata Palestina. Kematian dua pelaku penyerangan dalam baku tembak dengan militer Israel beberapa waktu lalu semakin memperkeruh eskalasi konflik di lapangan. Masyarakat internasional kini menyoroti potensi dampak kemanusiaan yang lebih luas dari rencana evakuasi paksa yang diusung oleh pemerintah Israel, mengingat pengalaman dari operasi sebelumnya di Jenin yang memakan waktu panjang dan menyebabkan kerusakan infrastruktur sipil yang signifikan.
