Halorakyat.id — Koalisi sayap kanan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berhasil unggul tipis dalam pemilihan umum legislatif yang berlangsung pada 27 Oktober lalu. Meski keluar sebagai pihak yang memenangkan perolehan kursi terbanyak, koalisi tersebut gagal mengamankan mayoritas kursi di parlemen atau Knesset yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan secara mandiri. Komite Pemilu Pusat Israel (CEC) telah merilis hasil resmi yang mengonfirmasi dinamika politik tersebut setelah menyelesaikan seluruh proses verifikasi suara.
Berdasarkan data resmi CEC, tingkat partisipasi pemilih mencapai 77,9 persen dari total 7,3 juta pemilih yang memenuhi syarat. Secara keseluruhan, terdapat 5.716.655 suara yang sah dihitung dalam pemilu kali ini, sebuah angka yang tercatat sebagai partisipasi tertinggi dalam beberapa dekade terakhir di Israel. Hasil akhir menunjukkan bahwa koalisi Netanyahu hanya mampu mengumpulkan 53 kursi dari total 120 kursi yang diperebutkan di Knesset.
Partai Likud yang dipimpin oleh Netanyahu sendiri tetap menjadi fraksi tunggal terbesar dengan perolehan 27 kursi parlemen. Di sisi lain, kubu oposisi yang dimotori oleh Gadi Eisenkot dari Partai Yashar berhasil mengumpulkan 48 kursi. Perolehan kursi yang jauh dari ambang batas 61 kursi untuk mencapai mayoritas mutlak ini memicu ketidakpastian politik di Israel, mengingat koalisi Netanyahu kini harus menghadapi negosiasi yang alot dengan berbagai pihak.
Dinamika perolehan kursi secara rinci mencakup Partai Likud dengan 27 kursi, Partai Yashar 21 kursi, B’Yachad 12 kursi, serta Joint List dan Partai Demokrat masing-masing 11 dan 8 kursi. Selain itu, Partai Ra’am mengantongi 8 kursi, sementara Yisrael Beytenu, United Torah Judaism, dan Otzma Yehudit masing-masing meraih 7 kursi. Adapun Shas dan Religious Zionism masing-masing memperoleh 6 kursi parlemen.
“Laporan yang beredar sepanjang hari ini sama sekali tidak berdasar,” tegas Pelaksana Tugas Direktur CEC, Dean Livne.
Keberhasilan partai-partai Arab Israel, yakni Joint List dan Partai Ra’am, yang meraih total 19 kursi merupakan rekor tertinggi dalam sejarah politik negara tersebut. Jumlah ini meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan perolehan sebelumnya. Kehadiran partai-partai Arab kini diprediksi akan menjadi penentu dalam setiap negosiasi koalisi mendatang, terutama bagi kubu oposisi yang sebenarnya memiliki potensi untuk menggalang kekuatan mayoritas jika mereka bersedia menjalin kerja sama.
Proses politik ini sempat diwarnai dengan tensi tinggi setelah kubu Netanyahu melontarkan tuduhan adanya kecurangan pemilu melalui dugaan pendanaan asing dari Qatar untuk memengaruhi suara. Tuduhan tersebut dengan tegas dibantah oleh pihak Joint List, Partai Ra’am, serta otoritas Qatar sendiri. Gadi Eisenkot dari pihak oposisi bahkan menuding bahwa narasi tersebut sengaja dibangun oleh Netanyahu untuk mendelegitimasi hasil pemilu yang tidak berpihak sepenuhnya kepada mereka.
Pihak CEC secara resmi menepis seluruh klaim mengenai kecurangan tersebut dan memastikan bahwa proses pemungutan suara telah berjalan sesuai prosedur. Hasil akhir pemilu dijadwalkan akan diserahkan kepada Presiden Israel Isaac Herzog pada Rabu, 4 November mendatang. Langkah selanjutnya adalah proses konsultasi intensif yang akan dilakukan oleh Presiden kepada para pemimpin partai untuk menentukan siapa yang akan diberikan mandat guna membentuk pemerintahan.
Kondisi parlemen yang terpecah ini mengindikasikan bahwa proses negosiasi koalisi kemungkinan akan berlangsung dalam waktu yang lama dan penuh tantangan. Pengamat politik menilai bahwa jika kebuntuan ini terus berlanjut tanpa adanya kesepakatan pembentukan pemerintahan, Israel berisiko kembali menghadapi pemilu baru. Skenario pemilu berulang seperti ini bukan hal baru dalam sejarah politik Israel yang dalam beberapa tahun terakhir sering mengalami krisis pemerintahan serupa.
