Halorakyat.id — Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran secara resmi mengumumkan penetapan Dinas Intelijen Rahasia Inggris atau MI6 sebagai kelompok yang bermusuhan. Langkah tegas ini juga mencakup penetapan Angkatan Laut Kerajaan Inggris (Royal Navy) dan Angkatan Udara Kerajaan Inggris (Royal Air Force) sebagai organisasi teroris. Keputusan tersebut mulai berlaku efektif sejak Minggu, 1 November 2026, sebagai bentuk respons diplomatik dan militer Teheran terhadap kebijakan London.
Pemerintah Iran menyatakan bahwa tindakan ini merupakan respons atas serangkaian kebijakan pemerintah Inggris yang dinilai ilegal dan bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara. Teheran mengecam keras berbagai langkah Inggris yang dianggap melanggar prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta hukum internasional, khususnya mengenai larangan melakukan tindakan bermusuhan terhadap negara berdaulat lain. Keputusan ini diambil berdasarkan arahan dari Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran yang telah memantau eskalasi ketegangan selama setahun terakhir.
Salah satu pemicu utama dari kebijakan balasan ini adalah keterlibatan Inggris dalam menyediakan fasilitas militer serta dukungan logistik yang dianggap Iran memfasilitasi perang yang dipaksakan oleh Amerika Serikat dan Israel di kawasan. Selain itu, keputusan pemerintah Inggris pada 13 Juli 2026 yang memasukkan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) ke dalam cakupan State Threats Act 2026 menjadi titik balik yang memperburuk hubungan kedua negara. Iran menilai langkah tersebut sebagai provokasi langsung terhadap keamanan nasional mereka.
“Langkah-langkah tersebut diambil sesuai dengan ketentuan hukum internasional dan berdasarkan prinsip resiprositas atau tindakan timbal balik yang proporsional bagi keamanan nasional kami,” tegas Kementerian Luar Negeri Iran dalam pernyataan resminya.
Dalam mekanisme penetapan tersebut, MI6 dikategorikan sebagai kelompok bermusuhan berdasarkan tambahan pasal dalam undang-undang tentang Peningkatan Hukuman atas Spionase dan Kerja Sama dengan negara-negara yang memusuhi kepentingan nasional Iran. Sementara itu, untuk Angkatan Laut dan Angkatan Udara Inggris, otoritas Iran memberlakukan ketentuan khusus yang sebelumnya digunakan untuk merespons penetapan IRGC oleh Amerika Serikat. Pemerintah Iran menegaskan bahwa setiap konsekuensi yang timbul dari kebijakan ini menjadi tanggung jawab penuh pihak Inggris sebagai konsekuensi dari tindakan bermusuhan yang telah dilakukan sebelumnya.
Langkah ini menandai babak baru dalam hubungan diplomatik antara Teheran dan London yang terus mengalami kemerosotan. Iran berkomitmen untuk terus mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna melindungi keamanan serta kepentingan nasional mereka di tengah dinamika geopolitik Asia Barat yang semakin kompleks. Ketegangan ini juga dipicu oleh kekhawatiran Iran terhadap arah kebijakan nuklir dan militer yang diambil oleh negara-negara Barat di wilayah tersebut, yang memicu Teheran untuk memperketat posisi pertahanannya.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak pemerintah Inggris terkait penetapan status organisasi teroris terhadap instansi militer mereka. Namun, situasi di lapangan menunjukkan eskalasi yang signifikan dalam komunikasi diplomatik, di mana kedua pihak saling menuduh melakukan pelanggaran kedaulatan. Para pengamat internasional menilai kebijakan Iran ini sebagai bentuk perlawanan simbolis sekaligus praktis dalam menanggapi tekanan sanksi dan kebijakan militer yang diterapkan oleh koalisi Barat selama periode konflik yang sedang berlangsung.
