Halorakyat.id — Camat Kebayoran Lama, Mustopa, akan memanggil Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tingkat kecamatan pasca-kericuhan acara Maulid Nabi di Pondok Pinang, Jakarta Selatan, yang dipicu oleh penggunaan petasan larut malam tanpa izin resmi.
Kegiatan keagamaan yang berlangsung di kawasan Pondok Pinang tersebut diketahui tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis maupun undangan kepada pihak kecamatan setempat. Selain itu, penyelenggara acara juga dipastikan tidak mengantongi izin keramaian dari aparat kepolisian, sehingga memicu ketegangan dengan warga sekitar yang merasa terganggu.
Pihak Kecamatan Kebayoran Lama kini mengedepankan langkah persuasif melalui mediasi untuk meredakan ketegangan antara panitia acara dan keluarga warga yang terdampak langsung di Pondok Pinang. Mustopa telah memerintahkan jajaran Kelurahan Pondok Pinang untuk segera memfasilitasi pertemuan dialogis antara kedua belah pihak guna mencari solusi damai, meluruskan kesalahpahaman, dan mencegah konflik sosial serupa terulang kembali di masa mendatang.
“Saya juga akan mengundang Dewan Masjid Indonesia, pengurus MUI kecamatan, menyatukan persepsi agar kegiatan-kegiatan seperti ini tolong secara keseluruhan lihat karakter masyarakat, dan secara administrasi bersurat ke aparat berwajib,” tegas Camat Kebayoran Lama, Mustopa.
Mustopa menambahkan bahwa tertib administrasi sangat penting bagi setiap penyelenggara acara, termasuk pembuatan izin keramaian resmi ke pihak kepolisian dan penentuan batasan waktu pelaksanaan secara jelas dari awal hingga akhir kegiatan. Menurutnya, langkah prosedural ini sangat diperlukan agar aparat keamanan, pengurus RT/RW, serta pemerintah kecamatan dapat melakukan pengawasan preventif guna mengantisipasi potensi gangguan ketertiban umum di lingkungan pemukiman yang padat.
Pemerintah kecamatan menegaskan tidak pernah melarang kegiatan keagamaan seperti pengajian, haul, maupun peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di wilayahnya. Kendati demikian, Mustopa mengimbau seluruh panitia penyelenggara untuk selalu mengutamakan kemaslahatan bersama dan menghindari hal-hal yang dapat mendatangkan kemudaratan atau kerugian bagi warga sekitar.
Faktor utama yang memicu protes keras dari warga setempat adalah penggunaan petasan dan kembang api bersuara nyaring pada saat larut malam, di mana sebagian besar masyarakat sedang beristirahat setelah beraktivitas seharian. Mustopa menyatakan bahwa meskipun syiar keagamaan sangat mulia dan dianjurkan, pelaksanaannya harus tetap mengedepankan toleransi serta menghormati hak-hak tetangga terdekat, terutama warga lansia atau mereka yang sedang dalam kondisi kurang sehat.
“Syiar sangat dianjurkan, tapi kalau mengganggu, apalagi sudah larut malam, saya juga tidak setuju, karena waktunya sudah tidak sesuai,” tutur Mustopa.
Menanggapi peristiwa tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung turut memberikan pandangannya mengenai pentingnya pembatasan waktu pelaksanaan kegiatan di tengah masyarakat. Pramono menekankan bahwa pemerintah daerah tidak membatasi ruang gerak aktivitas warga, namun setiap kegiatan publik harus disesuaikan dengan tenggat waktu yang wajar demi menjaga ketenteraman lingkungan.
Dengan adanya koordinasi intensif antara pihak kecamatan, kelurahan, DMI, MUI, dan kepolisian, diharapkan tata cara penyelenggaraan acara keagamaan ke depan dapat berjalan lebih tertib. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan syiar keagamaan tetap dapat berlangsung dengan khidmat tanpa mengorbankan kenyamanan dan ketertiban sosial masyarakat DKI Jakarta.
